19.3.12

[Kajian Post] Kenaikan BBM: Kebijakan yang Mengawali Sebuah Kebijaksanaan

Oleh: Rachel E. H | Staff Divisi Kajian Kanopi FEUI 2012 | Ilmu Ekonomi 2011.


Hingga beberapa waktu lalu saya masih bingung menilai kebijakan pemerintah yang akan mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain meningkatkan harga BBM. Apabila dapat dikatakan sebagai mahasiswa FEUI yang masih awam, saat kebijakan ini muncul saya langsung menyimpulkan pemerintah tidak berperikemanusiaan dan luar biasa tega terhadap rakyatnya sendiri. Bagaimana tidak? BBM yang menjadi barang ‘konsumsi’ sehari-hari oleh masyarakat ini dinaikkan harganya dari Rp4500,00/liter menjadi Rp6000,00/liter dengan alasan yang tidak jelas dan kepastian regulasi yang mengambang.

Seperti kita ketahui bahwa BBM telah menjadi elemen penting bagi banyak masyarakat terutama bagi mereka yang mengandalkan usaha mereka menggunakan BBM, seperti para nelayan, juragan angkot, tukang ojek, pedagang sayur keliling, dsb. Pendapatan sebagian besar dari golongan masyarakat ini pun tegolong rendah. Apabila harga BBM dinaikkan maka pendapatan yang akan mereka peroleh akan mengecil, profitnya? Makin kecil juga. Lalu, bagaimana bisa mereka bertahan hidup dengan pendapatan pas-pasan bahkan kurang? Apakah ini yang dinamakan mewujudkan masyarakat yang makmur sejahtera? Ya, estimasi saya pada perspektif ini adalah angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat dan produktivitas masyarakat akan berkurang karena terganjal anggaran untuk BBM yang terlalu besar.

Itu tadi perspektif pertama saya. Perspektif itu berubah setelah saya bertemu beberapa orang yang menurut saya, mereka sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat menjawab kebingungan saya. Tidak bermaksud menghakimi, namun mereka  ini ternyata memiliki pemikiran yang menyimpang dari kebanyakan orang: mereka setuju dengan kebijakan ini! Bahkan ada lagi yang berani berkata, “Kalau perlu subsidi BBM dihapuskan!” Awalnya saya bingung, “orang pinter kok mikirnya aneh sih? mereka kok ga mikirin orang kecil sih?” Berangkat dari rasa ingin tahu dan kebingungan ini, saya pun memberanikan diri bertanya kepada mereka mengenai alasan atas pendapat mereka tadi. Dan, mencengangkan sekali. Saya hanya terdiam mendengar argumen mereka. Saya merasa kalah. Saya merasa salah.

Sedikitnya ada empat argumen yang mereka kemukakan sebagai alasan bahwa subsidi BBM adalah ‘jahat’. Pertama, subsidi BBM telah menelan sekitar 25% dana APBN pemerintah yakni sekitar 137,38 triliun rupiah (dalam RAPBN 2012 setelah direvisi dari jumlah awal sebesar 123,6). Jumlah ini tentu tidak kecil dan apabila dapat dikonversikan, dana sebesar ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia hingga mendekati kemodernan negara maju seperti Jerman dan Inggris. Sebenarnya alasan memberatkan APBN dan sebaiknya dana untuk subsidi ini dialokasikan ke sektor lain sangat klasik, namun tepat. Alasan kedua yang mereka kemukakan adalah subsidi BBM menimbulkan ekstenalitas negatif. Eksternalitas negative ini misalnya: berkurangnya minyak bumi di dunia, polusi asap kendaraan bermotor, kemacetan,dll. Selanjutnya, pernyataan saya di paragraf awal “…BBM yang menjadi barang ‘konsumsi’ sehari-hari oleh masyarakat ini…” ternyata menjadi boomerang bagi argumen saya sendiri! Mengapa? Alasan ketiga mereka menyatakan bahwa subsidi BBM bukan tindakan yang bijak adalah karena di Indonesia BBM menjadi barang konsumsi bukan bahan baku untuk berproduksi seperti di negara-negara lain seperti Singapura sehingga BBM habis terpakai begitu saja, sedangkan bagi negara yang menggunakannya sebagai bahan baku (bahan bakar) alat produksi akan terus berusaha meng-efisien-kan penggunaan BBM agar cost mereka makin kecil namun dapat memproduksi barang dalam jumlah yang makin besar. Alasan terakhir yang mereka nyatakan adalah selama harga BBM masih rendah, orang-orang (masyarakat Indonesia dalam hal ini) tidak akan pernah tertarik untuk menggunakan public transportation sebab mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang lebih nyaman dan memakan biaya murah. Hampir sama dengan itu, energi terbarukan pun tidak akan mungkin tercipta apabila masyarakat terus mengandalkan BBM seperti premium dan solar. Apabila BBM menjadi mahal maka implikasinya adalah kurangnya minat masyarakat untuk mengonsumsi BBM, mereka akan mulai ‘melirik’ energi lain yang lebih murah, dan tentunya public transportation akan laku sebab akan cost-nya lebih murah ketimbang cost kendaraan pribadi.

Nah, berdasarkan keempat argumentasi yang kuat inilah perspektif saya menjadi berubah. Kini saya mengerti maksud pemerintah mengurangi subsidi BBM. Lagipula, dari awal memang bukanlah kebijakan yang tepat untuk mensubsidi BBM karena konsumen BBM bukan hanya masyarakat miskin. Pemerintah pun tidak serta merta menaikkan harga BBM, pemerintah ikut bertanggung jawab menanggulangi shock akibat kebijakan ini melalui program BLMS (dulu BLT), subsidi transportasi umum, beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu, dan keluarga harapan.

Pesan dari saya untuk menutup karangan ini, sebelum mengambil sikap terhadap kebijakan yang pemerintah keluarkan ada baiknya kita sebagai masyarakat menganalisis dulu cost and benefit-nya agar tidak ada konflik, penyesalan, dan kesia-siaan. Terlebih jika kapasitas kita sesungguhnya belum dapat menjangkau masalah ini secara mendalam.

1 comment:

  1. Tapi apakah benar ekspektasi panjenengan bahwa dana pengalihan alokasi subsidi BBM bisa sampai tangan rakyat dengan benar. Selama belum ada hukuman mati bagi koruptor saya rasa terlalu tinggi angan2 kita. Bukannya skeptis dengan bangsa sendiri, tapi itu adanya dengan bangsa ini. Wallahua'lam. saya juga masih orang awam.

    ReplyDelete