[Kajian Post] Masalah kemiskinan di China

Oleh : Andi William | Trainee Divisi Kajian Kanopi 2012 | Ilmu Ekonomi 2012

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di china yang pesat sebesar 9.4 persen per tahun sejak reformasi ekonomi yang dimulai pada 1978 telag diketahui secara luas, walaupun tahun ini sudah mulai melambat akibat krisis yang melanda global, namun banyak pengamat setuju bahwa momentum untuk pertumbuhan lebih tinggi di masa depan juga telah dapat dilihat. China kini menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar sesudah AS setelah pada 2010 melampaui Jepang yang sebelumnya merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia. Setelah Uni Soviet bubar 1991, AS selama dasawarsa 1990-an sering membual dirinya adalah satu-satunya negara adidaya (the sole superpower). Namun, dengan pertumbuhan ekonomi China yang sangat tinggi sehingga menjadi ekonomi kedua terbesar dan dengan tentara terbesar di dunia yang diperlengkapi persenjataan modern, AS kini jarang menyebut dirinya ”satu-satunya negara adidaya”.

Dan jumlah orang kaya atau miliuner yang meningkat pesat dibandingkan 6 tahun lalu yang hanya 15 miliuner di tahun 2012 menjadi 215 orang walaupun di tahun ini menurun 20 persen akibat melanjoknya harga-harga saham dan pasar properti yang lemah. Namun disisi lain, perhatian yang minim terhadap kesejahteraan penduduk di wilayah desa telah menimbulkan kesenjangan pendapatan antara orang-orang kaya kota dan orang-orang miskin desa, serta peluang eksploitasi penduduk miskin desa oleh pemerintah daerah dan para penjabat partai komunis, oleh karena itu para pemimpin negara di china menilai masalah ekonomi dan sosial yang utama adalah kemiskinan di desa. Meskipun ada peningkatan yang mencolok dalam standart kehidupan penduduk desa beberapa tahun belakangan ini.

Terdapat tiga komponen masalah kemiskinan di desa, yang pertama ialah kesenjangan penghasilan antara penduduk kota dan desa, makasud dari hal ini ialah bukan berarti pendapatan di masyarakat di desa menurun, justru pendapatan per kapita penduduk desa telah bertambah cepat, sebesar 5.5 persen pertahun sejak 1989, akan tetapi disini kita melohat sebagai (1) pendapatan relatif penduduk desa yang makin kecil meskipun ada peningkatan cepat dalam pendapatan absolut, atau (2) kemungkinan adanya ketidakpuasan sosial.

Komponen kedua adalah penanganan tidak menyenangkan oleh pemerintah pusat terhadap penduduk desa bila dibandungkan dengan penduduk kota, seperti contoh pemerintah tidak mengeluarkan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur di wilayah desa dibandingksn di wilayah kota, dan juga pemerintah tidak banyak menyediakan layanan kesejahteraan termasuk layanan kesehatan dan subsidi pendidikan untuk penduduk desa ditambah lagi para petani tidak diperbolehkan menjual produk mereka pada pedagang swasta karena perdagangan swasta dan transportasi gandum dilarang.

Komponen yang ketiga dalam masalah san nong adalah hak petani telah dilanggar karena tindakan melawan hukum dari para penjabat pemerintah daerah. Contohnya, ialah penyitaan lahan dari petani untuk pembangunan kota, lalu banyak petani dan penduduk desa yang tidak dibayar untuk kegiatan pejkerjaan umum dan mengajar di sekolah-sekolah umum, dan petani juga cenderung menjadi korban pungutan liar.

Karena menyadari mengenai permasalahan ini, pemerintah pusat memberi lebih banyak perhatian pada sektor pertanian di tahun-tahun belakangan ini, pada tahun 1993, “kebijakan san nong” diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendorong perkembangan ekonomi wilayah desa, dan meningkatkan pendapatan petani. Termasuk kebijakan lain adalah menambah investasi modal di wilayah desa dan membantu petani menggunakan teknologi yang lebih canggih dan juga metode lebih baik untuk perkebunan, mengurangi korupsi dan perilaku menyimpang penjabat pemerintah daerah.

kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah China juga dilakukan melalui partisipasi, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat, serta melalui teknologi. Untuk mendukung keberhasilan, pemerintah China juga meningkatkan koordinasi antara pedesaan dan perkotaan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan. Mereka juga mengembangkan berbagai industri berbasis pertanian dan desa industri, pembangunan infrasutruktur dan subsidi langsung untuk produksi gandum agar membeli benih berkualitas tinggi dan mesin-mesin pertanian, merampingkan fungsi sistem pemerintah multitingkat dengan mengurangi fungsi operasional pemerintah kota dalam waktu lima tahun dan untuk sementara mengubah fungsi mereka untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi petani, lalu perencanaan desa yang ramah lingkungan.

Dengan demikian dengan segala kebijaka dan upaya untuk menuntaskan kemiskinan "Pemerintah harus mengambil kebijakan khusus yang memihak rakyat miskin serta mengembangkan perekonomian desa dan kota secara simultan dengan membangun koordinasi yang baik, Menurut statistik dalam 3 dekade (30 tahun) jumlah orang miskin berkurang dari 250 juta menjadi 26 juta orang hal itu jumlah yang fantastis karena hampir setara dengan penduduk indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu menjadi tolak ukur untuk menuntaskan kemiskinan, memang dapat menyelesaikan akan tetapi tidak tuntas. harus ada juga kebijakan yang melindungi hak petani dan kedejahteraannya.